Kepala BNP2TKI Inginkan Pelayanan Win Win Solution TKI dan PPTKIS

  • Wednesday, 01 April 2015

Jakarta, BNP2TKI, Kamis (11/12/2014) - Kepala BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) Nusron Wahid menginginkan terjadinya pelayanan win-win solution atau "jalan tengah terbaik" antara TKI dan perusahaan jasa Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS). Sehingga TKI yang ditempatkan bekerja ke luar negeri tidak terbebani biaya tinggi, namun perusahaan jasa PPTKIS juga tidak merugi.

Pernyataan Kepala BNP2TKI itu disampaikan kepada kalangan pengusaha jasa PPTKIS dan perwakilan LSM Buruh Migrant dalam dialog "Perbaikan Tata Kelola Penempatan dan Perlindungan TKI Berbasis Online Sisko-TKLN" di Auditorium BNP2TKI, Jalan MT Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan, Rabu sore (10/12/2014).

Dalam dialog itu Kepala BNP2TKI didampingi Deputi Penempatan Agusdin Subiantoro bersama Wakil Kepala KDEI (Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia) Taiwan, Harsono Aris Yuwono. Hadir pula beberapa pejabat dari KDEI Taiwan lainnya.

Nusron Wahid menjelaskan mengenai mekanisme alur pelayanan penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri. Dari mulai adanya Job Order yang disampaikan agency ke Perwakilan RI di luar negeri hingga kemudian diproses kepada calon TKI/TKI di Indonesia, berikut calon TKI/TKI berangkat ke negara penempatan, hal itu terdapat sekitar 14 tahap. "Dari 14 tahap ini, kami menginginkan adanya Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP), guna mempermudah, murah dan meringankan pelayanan terhadap calon TKI/TKI," kata Nusron.

Dari 14 tahapan mekanisme alur pelayanan penempatan dan perlindungan TKI itu, BNP2TKI telah menciptakan pelayanan berbasis online Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (Sisko-TKLN). Saat ini pelayanan berbasis online tersebut sudah terkoneksi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) daerah kabupaten/kota, BP3TKI/UPT-P3TKI, Ditjen Atminduk Kemendagri, Imigrasi dan beberapa instansi terkait pelayanan TKI lainnya. Kemudian juga sudah terkoneksi dengan beberapa Perwakilan RI di luar negeri.

Dalam kesempatan itu Nusron fokus menyoroti pada pelayanan penerbitan Paspor TKI, BLKLN, Uji Kompetensi, serta tingginya beban biaya TKI (cost structure) khususnya untuk negara Taiwan.

Nusron menawarkan untuk pelayanan penerbitan Paspor TKI sebaiknya dilakukan setelah TKI menjalani pelatihan dan uji kompetensi. Mengapa? "Kalau Paspor diterbitkan di awal sebelum adanya kejelasan mengenai kompetensi calon TKI/TKI, dikhawatirkan munculnya ekspekatasi kepastian berangkat bekerja ke luar negeri," ungkap Nusron. "Calon TKI/TKI kita ini kebanyakan orang kampung dan susah secara ekonomi, bila mereka sudah pegang Paspor yang ada di dibenaknya adalah tingginya harapan mengenai keberangkatannya ke luar negeri. Sehingga yang terjadi, adanya calon TKI/TKI yang tidak memiliki kompetensi kerja dan calon TKI/TKI unfit (tak sehat) dipaksakan berangkat bekerja ke luar negeri," papar Nusron menambahkan.

Tawaran Kepala BNP2TKI mengenai pelayanan penerbitan Paspor TKI di akhir pelatihan dan uji kompetensi ini terjadi perdebatan "cukup alot." Kalangan PPTKIS menolak dengan sejumlah argumentasi kejadian di lapangan, berikut lamanya pengurusan visa kerja calon TKI/TKI. Sehingga kalau pelayanan Paspor di akhir, akan memberatkan calon TKI/TKI dan memakan biaya lebih tinggi.

Pembahasan mengenai pelayanan penerbitan Paspor calon TKI/TKI disepakati tetap dilakukan di awal proses dengan catatan bahwa, "Adanya Paspor tidak menjadikan jaminan calon TKI/TKI dapat berangkat bekerja ke luar negeri, kalau ternyata calon TKI tidak memiliki kompetensi kerja dan TKI tidak sehat."

Fungsikan BLKLN

Nusron mengatakan, ia meminta kepada peran aktif pejabat Pemerintah Daerah (Pemda) utamanya daerah-daerah kantong TKI untuk memberdayakan atau memfungsikan BLKLN (Balai Latihan Kerja Luar Negeri) di daerahnya. Pemda melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)-nya hendaknya bisa memberdayakan BLKLN di daerahnya. Sehingga calon TKI/TKI tidak perlu lagi jauh-jauh datang ke Jakarta untuk sekadar menjalani pelatihan di BLKLN yang selama ini dikelola perusahaan jasa Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS).

Mengenai pelatihan TKI di BLKLN, kata Nusron, bahwa hal itu tidak ada kewajiban untuk menginap seperti pelatihan di BLKLN yang ditangani PPTKIS selama ini. Bila Pemda melalui APBD-nya bisa memberdayakan BLKLN di daerahnya, maka calon TKI/TKI tidak perlu lagi jauh-jauh datang ke Jakarta untuk sekadar menjalani pelatihan. “Bahkan bila TKI sudah memiliki keterampilan kerja berikut mempunyai kemampuan bahasa Inggris atau bahasa negara tujuan kerja, maka mereka tinggal mengikuti uji kompetensi saja guna mendapatkan sertfikasi kompetensi,” katanya.

Dia katakan, TKI itu adalah orang yang sedang susah secara ekonomis. Mereka bersedia menjadi TKI bekerja ke luar negeri, karena tidak mendapatkan kesempatan bekerja di daerahnya, dan tidak ada pilihan lain. "Ini fakta yang terjadi di tengah masyarakat kita,” katanya. Ironisnya, mereka masih sangat rentan dijadikan sasaran “pungutan liar” (pungli). Pungli pada TKI itu terjadi sejak calon TKI masih berada di Indonesia hingga mereka bekerja di luar negeri sampai kembali lagi ke tanah air.
 
Dicontohkannya, di dalam negeri saja yakni sejak pra-penempatan, semisal untuk urusan tetek-bengek terkait persyaratan administratif dapat dipastikan tidak lepas dari biaya. Mulai dari yang namanya uang rokok, biaya rekrut, pelatihan hingga fee sponsor semuanya dibebankan kepada calon TKI/TKI. Kemudian di negara penempatan, para TKI tidak bisa lepas dari kendali agency dan tidak gratis. Hingga TKI tersebut kembali ke tanah air pun, mereka masih rentan jadi sasaran pungli.

Nusron mengingatkan, menurut hasil kajian dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) terkait rentannya TKI dan kerap jadi incaran atau sasaran pungli disebutkan, ada 19 titik yang rentan terjadi sejak keluar dari rumahnya hingga TKI bersangkutan pulang kembali ke tanah air.

Biaya TKI Taiwan

Nusron mengatakan, beban biaya TKI (Cost Structure) di Taiwan cukup tinggi dan membebani TKI. TKI di Taiwan bekerja dalam satu kali kontrak selama 3 tahun (36 bulan). “Setelah dihitung-hitung beban biaya TKI sejak dari tanah air sampai bekerja di Taiwan, jumlahnya didapat dan terjadi potong gaji kurang lebih 10 sampai 11 bulan. Ini jelas tidak adil dan tidak bisa menyejahterakan,” katanya.

Nusron kemudian menunjuk Pak Maksi, salah satu pengusaha PPTKIS dari Surabaya yang hadir dalam acara dialog itu. "Saya bertanya pada Pak Maksi, apakah sampeyan mau bekerja 36 bulan kemudian dipotong gaji 10 bulan. Kalau sampeyan mau, ikut saja bekerja dengan saya," kata Nusron memberi contoh.

"Ini sungguh tidak adil. Intinya, Pemerintah (BNP2TKI, red.) menginginkan adanya pemotongan gaji TKI yang win-win solution, yakni tidak merugikan pihak pengusaha dan juga tidak mencekik TKI,” pinta Nusron.
 
Disinilah, lanjut Nusron, Pemerintah – baik di pusat dan daerah (Pemda) - wajib hadir memberikan perlindungan terhadap TKI. "Kami mengundang kalangan PPTKIS dan perwakilan LSM peduli buruh migrant ini merupakan salah satu wujud kehadiran Pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada TKI. Kami juga ingin mendapatkan masukan dari kalangan PPTKlS dan LSM peduli buruh migrant. Sehingga kebijkan yang kami buat nantinya, tidak memberatkan TKI dan tidak merugikan pengusaha. Kita disini mencari "jalan tengah yang terbaik" atau win-win solution," pungkas Nusron.***(Imam Bukhori)

sumber : http://www.bnp2tki.go.id/