Baru Dilantik, Kepala BNP2TKI Nusron, Fokuskan Perlindungan TKI

  • Tuesday, 03 December 2013

Jakarta, BNP2TKI, Jumat (28/11) –  Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang baru dilantik, Nusron Wahid menegaskan akan memberikan perhatian utama pada perlindungan TKI yang berada di luar negeri.

“Saya akan buat early detection (deteksi dini) untuk bisa memonitor kondisi TKI di luar negeri. Sistem ini nantinya dapat mendata para TKI yang belum menerima bekerja ataupun yang belum menerima gaji atau menghadapi masalah hukum yang berat lainnya serperti terancam hukuman mati,” ujar Nusron kepada pers usai serah terima jabatan sebagai Kepala BNP2TKI dari mantan Kepala BNP2TKI, Gatot Abdullah Mansyur, di Auditorium BNP2TKI, Jakarta Selatan, Jumat (28/11).

Turut hadir, Sekretaris Utama, Edy Sudibyo, Deputi Penempatan, Agusdin Subiantor, Deputi Perlindungan, Lisna Y Poeloengan, dan pejabat eselon II, III, dan IV di lingkungan BNP2TKI lainnya. Hadir pula Sekretaris Jenderal Kemenaker, Abdul Wahab Bangkonang, Pimpinan PPTKIS, Pimpinan Konsorsium Asuransi TKI dan mitra kerja lainnya.

Menurut Nusron, upaya deteksi dini itu akan dioptimalkan melalui KTKLN (Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri) yang diperluas fungsinya menjadi alat monitor dan alat komunikasi. Kita akan padukan KTKLN dengan nomor handphoneuntuk memonitor agar pemerintah bisa melakukan komunikasi dengan dia (TKI) kapan pun," katanya.  

Dia mengatakan sistem deteksi dini dilakukan agar bisa memonitor kondisi TKI di luar negeri. Sistem ini dapat mendata para TKI yang belum menerima bekerja ataupun yang belum menerima gaji.

“Saya baru belajar dan segera akan meminta masukan dari pejabat BNP2TKI, dengan Kementrian/ Lembaga terkait dan mitra kerja lainnya,” imbuh politisi Golkar ini.
Menurut Nusron, deteksi dini kepada TKI di luar negeri ini perlu dilakukan sebagai bentuk keberpihakan kepada TKI. Keberpihakan tersebut penting untuk menjelaskan posisi pemerintah dalam membela para TKI.

"Saya memilih standing point-nya untuk berpihak pada TKI. Masalah TKI apa pun, baik legal maupun tidak legal," ujar Nusron.

Nusron mengatakan, pada dasarnya permasalahan TKI di luar negeri bukan disebabkan karena pemerintah belum bekerja secara prima. Dijelaskannya, kalau ditanya jujur, tidak satupun TKI yang mau menjadi ilegal. Ini terjadi karena sistem yang diterapkan masih menyulitkan TKI, selain mahal juga prosedurnya berbelit-belit sehingga membuat banyak TKI yang terpaksa bekerja di luar negeri secara ilegal.

"Saya akan lakukan instropeksi di internal kita. Berarti ada sesuatu yang belum benar. Kita akan permudah untuk menjadi legal," ucap Ketua Umum Pemuda Ansor ini.

Terkait peningkatan kompetensi TKI, Nurson mengatakan akan meningkatkan kualitas sertifikasi kompetensi TKI, khususnya TKI di sektor rumah tangga. “Kompetensi TKI ini penting untuk perlindungan,” pungkasnya. (zul) 

sumber : http://www.bnp2tki.go.id/